Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon

Pajak karbon diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Subjek pajak karbon bisa orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Dengan kata lain, objek pajak karbon adalah pembelian barang yang mengandung karbon dan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon, atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Saat terutang pajak karbon ditentukan:

  • pada saat pembelian barang yang mengandung karbon
  • pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu
  • saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Jika harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Ketentuan mengenai pajak karbon di atas masih bersifat umum, dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi pemerintah untuk mengatur lebih lanjut. Ketentuan mengenai penetapan tarif pajak karbon, perubahan tarif pajak karbon, dan dasar pengenaan pajak diatur dengan PMK setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Ketentuan mengenai penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim.

UU HPP juga mengatur sajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon, pengimbangan emisi karbon, dan mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat diberikan pengurangan pajak karbon atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon.

Ketentuan mengenai:

  • tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon, dan
  • tata cara pengurangan pajak karbon atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon

diatur dengan PMK.

Ketentuan mengenai:

  • subjek pajak karbon
  • alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN.

Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait pajak karbon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KUP.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Download PSAK terbaru | PDF | exposure draft

Gambar
Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1) Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 7. Definisi SAK tersebut sedikit berbeda dengan definisi IFRS. International Financial Reporting Standards (IFRSs) are Standards and Interpretations issued by the International Accounting Standards Board (IASB). They comprise: International Financial Reporting Standards; International Accounting Standards; IFRIC Interpretations; and SIC Interpretations. Source: International Accounting Standard 1 (IAS 1) Presentation of Financial Statements, paragraph 7. DSAK IAI menambahkan peraturan regulator pasar modal dan standar akuntansi syariah sebagai bagian dari SAK di Indonesia....
Baca selengkapnya

Contoh jurnal penjualan dan pertukaran aktiva tetap

Gambar
Pelepasan aktiva tetap dari penggunaan dilakukan dengan tiga cara — penghentian penggunaan ( retirement ), penjualan, atau pertukaran.  Lihat juga: Sistem buku besar dan pelaporan keuangan (1) Penghentian penggunaan berarti aktiva tetap tidak lagi digunakan dalam proses produksi, penjualan, atau pengelolaan kegiatan usaha.  Lihat juga: Sistem buku besar dan pelaporan keuangan (2) Penjualan aktiva tetap adalah penyerahan aktiva tetap kepada pihak lain dengan mendapatkan imbalan berupa kas.  Baca juga: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Pertukaran aktiva tetap berarti penyerahan aktiva tetap kepada pihak lain untuk memperoleh aktiva tetap baru.  Baca juga: Akuntansi pajak tangguhan Penghentian penggunaan aktiva tetap Prosedur akuntansi terkait penghentian penggunaan aktiva tetap mencakup: Catat/akui beban penyusutan sampai dengan tanggal pelepasan. Hapus aktiva tetap dari pembukuan dengan cara: Mendebit akun akumulasi penyusutan, dan ...
Baca selengkapnya

Contoh jurnal dan laporan keuangan perusahaan jasa

Gambar
Sebagaimana dijelaskan dalam artikel saya mengenai siklus akuntansi, siklus akuntansi dimulai dengan mengidentifikasi dan mencatat data terkait transaksi akuntansi serta meringkas dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan dan laporan-laporan akuntansi lainnya. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, keputusan pemberian pinjaman, dan keputusan-keputusan bisnis lainnya. Baca juga: Siklus akuntansi: tahap-tahap proses akuntansi . Artikel ini memberikan contoh jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan yang membentuk siklus akuntansi perusahaan jasa. Baca juga: Akuntansi dan laporan keuangan perusahaan dagang .  Brevet Pajak Edutaxindo sekarang dibuka.... Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami Daftar isi Pengertian perusahaan jasa Contoh jurnal Contoh buku besar Contoh neraca saldo Contoh jurnal penyesuaian Contoh neraca saldo setelah peny...
Baca selengkapnya